Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya telah mengantarkan Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” menghadapi tantangan zaman, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance dan siap menjamin transparansi, efisiensi serta efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Menjadi insitusi yang memiliki tugas utama memberi informasi dan layanan kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD, beberapa titik di kantor desa. Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya juga membangun sistem aplikasi guna mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui media informasi dan komunikasi ini diharapkan mampu menjembatani dan menampung informasi dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya menuju masyarakat informatif.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya
Penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, hingga kaki atau tangan prostetik dapat memperoleh bantuan melalui berbagai program pemerintah. Bantuan tersebut dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, maupun pemerintah daerah dengan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti proses asesmen sesuai ketentuan yang berlaku.
Mulai Juni hingga Agustus 2026, petugas Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan pendataan Sensus Ekonomi 2026 ke berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk mengenali ciri-ciri petugas resmi BPS, memeriksa identitas mereka, serta memberikan informasi yang benar agar data yang diperoleh dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Penggunaan QRIS semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab melalui modus QRIS palsu. Dengan memahami cara kerja penipuan QRIS dan menerapkan langkah-langkah pencegahan, masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih aman serta terhindar dari kerugian finansial.
Di era media sosial, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat hingga menjadi viral dalam hitungan menit. Namun, popularitas sebuah informasi tidak selalu sejalan dengan kebenarannya. Fenomena echo chamber membuat pengguna internet lebih sering terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangannya, sehingga berisiko memperkuat kesalahpahaman, mempercepat penyebaran hoaks, dan membatasi sudut pandang. Oleh karena itu, kemampuan memverifikasi informasi menjadi bagian penting dari keamanan si
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menerapkan registrasi SIM Card berbasis biometrik secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini bertujuan mencegah penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, dan penggunaan nomor telepon ilegal. Selain itu, operator seluler diwajibkan memiliki sistem anti-scam untuk meningkatkan perlindungan pelanggan dan mendukung ekosistem digital Indonesia yang lebih aman.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat hingga 9 Juni 2026 sebanyak 175 Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) dari 64 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyerahkan hasil self-assessment PP TUNAS. Penilaian mandiri ini mencakup aspek perlindungan anak seperti paparan konten berbahaya, verifikasi usia, privasi data, hingga risiko kecanduan digital. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan tingkat risiko platform dan kesesuaiannya bagi kelompok usia tertentu.
SIM Digital merupakan versi elektronik Surat Izin Mengemudi yang dapat diakses melalui aplikasi Digital Korlantas Polri. Inovasi ini memungkinkan pengendara menunjukkan SIM langsung dari ponsel saat pemeriksaan, dilengkapi QR code dan barcode dinamis yang terhubung dengan sistem Korlantas secara real-time. Selain praktis, SIM Digital juga mendukung keamanan data dan dapat menyimpan lebih dari satu jenis SIM dalam satu akun.
Badan Pusat Statistik (BPS) menghadirkan kemudahan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) melalui pengisian kuesioner secara mandiri menggunakan tautan yang dikirim melalui WhatsApp dan email resmi. Metode ini ditujukan terutama bagi pelaku usaha berskala besar untuk mempercepat pengumpulan data ekonomi nasional yang akurat. Partisipasi pelaku usaha sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan dan pemetaan kondisi ekonomi Indonesia.
