Benarkah Fotokopi KTP Kini Bisa Melanggar Hukum? Ini Penjelasan Lengkap dari Kemendagri

Jemi Andartanto 06 Agustus 2026

Belakangan ini beredar video di media sosial yang menyebut aktivitas fotokopi KTP kini berpotensi melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi. Informasi tersebut memicu kebingungan karena masyarakat masih sering diminta menyerahkan fotokopi KTP untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pembukaan rekening, pendaftaran layanan kesehatan, hingga proses check-in hotel.

Lalu, benarkah fotokopi KTP sekarang dilarang?

Jawabannya tidak sepenuhnya demikian. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) telah memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak salah memahami informasi yang beredar.

Berawal dari Imbauan Mengurangi Fotokopi KTP

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi, sebelumnya mendorong berbagai instansi agar mulai meninggalkan kebiasaan meminta fotokopi KTP elektronik (KTP-el). Hal ini karena KTP-el telah dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan secara digital sehingga proses verifikasi identitas sebenarnya dapat dilakukan menggunakan card reader maupun sistem digital yang telah terintegrasi dengan Dukcapil.

Melalui sistem tersebut, proses verifikasi menjadi lebih cepat sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi akibat banyaknya salinan fotokopi KTP yang beredar.

Mengapa Fotokopi KTP Dianggap Berisiko?

Dalam era digital, identitas pribadi memiliki nilai yang sangat tinggi. Satu lembar fotokopi KTP dapat memuat berbagai informasi penting seperti:

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama lengkap
Tempat dan tanggal lahir
Alamat
Status perkawinan
Informasi kependudukan lainnya

Apabila salinan tersebut jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan, misalnya:

pendaftaran akun digital secara ilegal;
pinjaman online menggunakan identitas orang lain;
penipuan;
pencurian identitas (identity theft);
penyalahgunaan data dalam transaksi elektronik.

Karena itulah pemerintah mendorong agar proses verifikasi identitas tidak lagi bergantung pada fotokopi dokumen apabila sudah tersedia metode digital yang lebih aman.

Kemendagri: Fotokopi KTP Tidak Dilarang

Setelah muncul berbagai pemberitaan yang menimbulkan salah persepsi, Ditjen Dukcapil Kemendagri segera memberikan klarifikasi resmi.

Kemendagri menegaskan bahwa:

KTP elektronik tetap merupakan identitas resmi yang digunakan dalam pelayanan publik maupun administrasi lainnya.
Fotokopi KTP masih dapat digunakan apabila memang diperlukan sesuai kebutuhan pelayanan.
Penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan keamanan penyimpanan serta perlindungan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, masyarakat tetap boleh menyerahkan fotokopi KTP ketika memang diminta secara sah oleh instansi atau lembaga yang berwenang.

Kaitannya dengan UU Pelindungan Data Pribadi

Salah satu alasan pemerintah mendorong pengurangan penggunaan fotokopi KTP adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU ini mengatur bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, memiliki tujuan yang jelas, serta menjamin keamanan data yang dikumpulkan.

Dengan kata lain, yang menjadi perhatian bukanlah aktivitas memfotokopi KTP itu sendiri, melainkan bagaimana salinan tersebut digunakan, disimpan, dan dilindungi agar tidak menimbulkan kebocoran data maupun penyalahgunaan identitas.

Pemerintah Dorong Verifikasi Digital

Saat ini Ditjen Dukcapil telah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna data kependudukan. Berbagai metode verifikasi elektronik telah diterapkan, di antaranya:

Card Reader untuk membaca chip KTP-el.
Web Service yang terhubung langsung dengan database Dukcapil.
Web Portal layanan kependudukan.
Face Recognition (pengenalan wajah).
Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Transformasi ini bertujuan meningkatkan keamanan layanan publik sekaligus mengurangi kebutuhan penggunaan dokumen fisik yang rentan disalahgunakan.

Tips Aman Saat Menyerahkan Fotokopi KTP

Meski masih diperbolehkan, masyarakat tetap perlu berhati-hati ketika menyerahkan salinan KTP. Berikut beberapa langkah yang disarankan:

Pastikan instansi yang meminta KTP memiliki tujuan yang jelas.
Hindari memberikan fotokopi KTP kepada pihak yang tidak dikenal.
Berikan watermark pada fotokopi, misalnya dengan tulisan "Hanya untuk pembukaan rekening Bank X tanggal xx-xx-2026", agar tidak mudah disalahgunakan untuk keperluan lain.
Jangan mengunggah foto KTP ke media sosial.
Simpan dokumen identitas di tempat yang aman dan batasi penyebarannya.

Jangan Mudah Percaya Informasi yang Belum Lengkap

Kasus viral mengenai fotokopi KTP menunjukkan pentingnya memahami informasi secara utuh. Potongan video atau kutipan singkat sering kali menghilangkan konteks sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Pesan utama dari Kemendagri bukanlah melarang masyarakat memfotokopi KTP, melainkan mengajak seluruh instansi untuk beralih menuju sistem verifikasi identitas yang lebih modern, aman, dan sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi.

Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa fotokopi KTP tiba-tiba menjadi tindakan yang melanggar hukum. Hingga saat ini, fotokopi KTP masih dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi yang sah.

Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana data pribadi tersebut dikelola secara aman sesuai ketentuan UU Administrasi Kependudukan dan UU Pelindungan Data Pribadi. Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti card reader dan Identitas Kependudukan Digital agar proses verifikasi identitas menjadi lebih aman, cepat, dan mengurangi risiko penyalahgunaan data.

Referensi:

Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri. Klarifikasi Informasi Penggunaan KTP-el dan Fotokopi Identitas. https://dukcapil.kemendagri.go.id
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). https://peraturan.bpk.go.id
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. https://peraturan.bpk.go.id
Kompas.com. Dukcapil Klarifikasi soal Tak Perlu Serahkan KTP saat Check-in Hotel dan Larangan Fotokopi KTP. https://www.kompas.com