Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya telah mengantarkan Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” menghadapi tantangan zaman, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance dan siap menjamin transparansi, efisiensi serta efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Menjadi insitusi yang memiliki tugas utama memberi informasi dan layanan kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD, beberapa titik di kantor desa. Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya juga membangun sistem aplikasi guna mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui media informasi dan komunikasi ini diharapkan mampu menjembatani dan menampung informasi dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya menuju masyarakat informatif.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya
Dunia digital membawa banyak manfaat bagi anak, namun juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi. Setiap usia memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, mulai dari anak usia dini yang butuh pengawasan penuh hingga remaja yang perlu penguatan kontrol diri dan literasi digital. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam mendampingi anak agar dapat menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan bertanggung jawab.
PP TUNAS (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital) merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di dunia digital, seperti paparan konten berbahaya dan kecanduan gadget. Kebijakan ini tidak hanya mengatur peran platform digital agar lebih bertanggung jawab, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta edukasi literasi digital. Dengan adanya kolab
Transformasi Digital dan E-Government merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah mendorong efisiensi birokrasi, transparansi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan penguatan keamanan informasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan modern yang adapti
Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Melalui layanan administrasi online, sistem informasi terintegrasi, serta pemanfaatan media digital, pemerintah dapat bekerja lebih efisien sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat. Meski memberikan banyak manfaat, transformasi digital juga perlu diimbangi dengan penguatan keamanan data, kesiapan sumber daya manusia,
Penggunaan satu password untuk banyak akun masih menjadi kesalahan umum di era digital. Padahal, kebocoran satu akun dapat membuka akses ke akun lain, termasuk email dan layanan penting. Dengan ancaman siber yang semakin kompleks, pengguna perlu menerapkan kebiasaan keamanan dasar seperti password unik untuk setiap akun, autentikasi dua faktor, dan kewaspadaan terhadap phishing agar keamanan data pribadi maupun organisasi tetap terjaga.
Modus penipuan dengan dalih “salah transfer” kembali marak dan memanfaatkan kepanikan serta niat baik korban. Pelaku mengaku keliru mengirim uang dan meminta korban segera mengembalikannya, bahkan terkadang disertai permintaan data sensitif seperti OTP atau PIN. Pengembalian dana tanpa prosedur resmi berisiko menimbulkan kerugian finansial hingga masalah hukum. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak mentransfer balik secara mandiri, dan segera melaporkan kejadian tersebut
