Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya telah mengantarkan Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” menghadapi tantangan zaman, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance dan siap menjamin transparansi, efisiensi serta efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Menjadi insitusi yang memiliki tugas utama memberi informasi dan layanan kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD, beberapa titik di kantor desa. Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya juga membangun sistem aplikasi guna mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui media informasi dan komunikasi ini diharapkan mampu menjembatani dan menampung informasi dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya menuju masyarakat informatif.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya
Nomor seluler yang hangus dapat didaur ulang dan digunakan orang lain. Jika nomor lama masih terhubung dengan akun penting seperti email, media sosial, atau mobile banking, risiko penyalahgunaan data dan penipuan online dapat terjadi. Masyarakat diimbau rutin mengecek masa aktif nomor, memperbarui nomor pada akun penting, serta mengaktifkan verifikasi dua langkah (2FA) untuk meningkatkan keamanan akun digital.
Anak di era digital berpotensi terpapar konten berbahaya tanpa sengaja saat scrolling media sosial, menonton video, bermain game, hingga belajar online. Risiko ini mencakup pornografi, kekerasan, hoaks, penipuan, hingga konten eksploitasi, yang diperparah oleh algoritma dan AI. Tanpa pendampingan, anak bisa salah memahami dan meniru konten digital. Karena itu, diperlukan edukasi, pengawasan orang tua, serta dukungan regulasi seperti PP TUNAS untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.
Serangan siber terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas digital masyarakat. Ancaman phishing, kebocoran data, malware,dan penipuan online kini tidak hanya menyasar perusahaan, tapi juga masyarakat umum. Rendahnya literasi digital jadi salah satu alasan meningkatnya risiko kejahatan siber. Karena itu, kesadaran akan pentingnya keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta penggunaan internet secara bijak menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman di era digital saat ini
PP TUNAS merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman di ruang digital, termasuk potensi radikalisasi melalui interaksi dengan orang tak dikenal di internet. Dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Komdigi, kebijakan ini memperkuat pembatasan interaksi berisiko, pengawasan platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Tujuannya agar anak dapat beraktivitas di dunia maya dengan lebih aman dan terlindungi.
Maraknya jasa joki pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi ancaman serius di era digital karena menawarkan solusi instan yang justru berujung penipuan. Modusnya biasanya meminta uang muka atau deposit dengan dalih membantu pelunasan utang, namun setelah itu pelaku menghilang dan data pribadi korban tetap berisiko disalahgunakan. Tidak ada jaminan keamanan data seperti KTP yang diserahkan, bahkan bisa digunakan untuk pinjaman baru tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain merugikan secara finansial
Kekerasan seksual di ruang digital adalah tindakan bernuansa seksual melalui internet tanpa persetujuan, seperti pelecehan, penyebaran konten intim, dan pemerasan. Berbeda dari kekerasan konvensional, bentuk ini lebih luas jangkauannya, bisa anonim, dan berdampak lebih lama. Data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan kasusnya terus meningkat, meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Karena itu, penti
