Waspada Scam dan Fraud, Pemerintah Perkuat Pemutusan Aliran Dana Kejahatan Digital

Jemi Andartanto 20 Juli 2026

Di era transformasi digital, kemudahan bertransaksi secara daring memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman scam dan fraud terus berkembang dengan berbagai modus yang semakin canggih. Pelaku kejahatan digital tidak hanya menyasar data pribadi, tetapi juga mengincar aset keuangan masyarakat melalui penipuan yang memanfaatkan teknologi dan rekayasa sosial (social engineering).

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya pemberantasan kejahatan digital. Tidak hanya memblokir situs atau konten ilegal, pemerintah juga menerapkan strategi pemutusan aliran dana agar pelaku kehilangan akses terhadap hasil kejahatannya. Langkah ini menjadi bagian penting dalam membangun ruang digital Indonesia yang lebih aman dan terpercaya.

Scam dan Fraud, Apa Bedanya?

Istilah scam dan fraud sering digunakan secara bersamaan, namun keduanya memiliki perbedaan.

Scam merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan cara mengelabui korban agar secara sukarela memberikan uang, data pribadi, maupun informasi penting. Modus yang sering ditemui antara lain undian palsu, investasi bodong, penawaran pekerjaan fiktif, hingga pesan yang mengatasnamakan instansi resmi.

Sementara itu, fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam praktiknya, fraud dapat berupa penyalahgunaan identitas, pembobolan rekening, transaksi ilegal, hingga pencucian uang yang melibatkan jaringan kejahatan digital.

Kedua bentuk kejahatan tersebut terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi sehingga masyarakat dituntut semakin cermat dalam mengenali berbagai modus penipuan.

Pemerintah Tidak Hanya Memblokir Situs, Tetapi Juga Memutus Aliran Dana

Selama ini sebagian masyarakat mengira pemberantasan kejahatan digital cukup dilakukan dengan memblokir situs. Padahal, pelaku dapat dengan mudah membuat situs baru dalam waktu singkat.

Karena itu, pemerintah menerapkan strategi yang lebih efektif, yakni memutus aliran dana yang menjadi sumber keuntungan para pelaku. Dengan memblokir rekening dan jalur transaksi keuangan yang digunakan, aktivitas kejahatan digital menjadi jauh lebih sulit untuk dijalankan.

Sejak Oktober 2024, Kemkomdigi telah:

Menindak lebih dari 3,7 juta situs dan konten judi online.
Melaporkan puluhan ribu rekening yang terindikasi terkait aktivitas ilegal kepada OJK untuk dilakukan pemblokiran.
Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghentikan aliran dana hasil kejahatan digital.

Strategi ini menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan digital tidak hanya dilakukan dari sisi teknologi, tetapi juga melalui pengawasan sistem keuangan sehingga pelaku kehilangan sarana untuk menikmati hasil tindak kejahatan.

Jangan Merasa Aman Hanya Karena Nama Bank Tidak Masuk Daftar

Masyarakat juga diimbau untuk tidak beranggapan bahwa rekening di bank tertentu pasti aman hanya karena nama bank tersebut tidak pernah muncul dalam pemberitaan.

Pelaku scam dan fraud memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Mereka dapat berpindah dari satu rekening ke rekening lain, menggunakan identitas yang berbeda, hingga memanfaatkan berbagai bank untuk mengelabui korban.

Begitu pula dengan situs dan metode transaksi yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, bank besar sekalipun bukan merupakan jaminan bahwa rekening di dalamnya tidak dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

Yang terpenting adalah meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap transaksi dan memastikan seluruh aktivitas keuangan dilakukan melalui kanal resmi.

Peran Indonesia Anti Scam Center (IASC)

Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan, Kemkomdigi dan OJK berkolaborasi melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC).

IASC berperan sebagai pusat koordinasi dalam menangani laporan penipuan digital, mempercepat proses pemblokiran rekening yang terindikasi digunakan pelaku, serta membantu proses penelusuran dana korban.

Hingga saat ini, IASC telah mencatat capaian yang signifikan, di antaranya:

Lebih dari 557 ribu rekening yang terindikasi terkait fraud telah berhasil diblokir.
Upaya tersebut turut membantu pengembalian dana korban penipuan digital hingga hampir Rp200 miliar.

Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci penting dalam melindungi hak keuangan masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital.

Langkah Sederhana untuk Menghindari Scam dan Fraud

Selain dukungan pemerintah, perlindungan terbaik tetap dimulai dari kesadaran masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Jangan pernah membagikan PIN, OTP, password, maupun kode verifikasi kepada siapa pun.
Selalu verifikasi informasi melalui situs atau layanan resmi.
Hindari mengklik tautan yang berasal dari pesan atau nomor yang tidak dikenal.
Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) pada akun digital.
Periksa kembali tujuan transfer sebelum mengirimkan dana.
Waspadai pesan yang memberikan tekanan agar segera melakukan transaksi.

Apabila menemukan indikasi penipuan finansial atau aktivitas yang mencurigakan, segera laporkan melalui kanal resmi OJK atau Indonesia Anti Scam Center (IASC) agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang untuk menghentikan aliran dana dan membantu proses pemulihan kerugian korban.

Perkembangan teknologi digital memang menghadirkan berbagai kemudahan, namun juga membuka peluang munculnya kejahatan dengan modus yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya pemberantasan scam dan fraud tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs, tetapi juga harus menyasar sumber pendanaan para pelaku.

Kolaborasi antara Kemkomdigi, OJK, dan Indonesia Anti Scam Center menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Di sisi lain, peningkatan literasi digital dan kewaspadaan masyarakat tetap menjadi benteng utama agar tidak mudah menjadi korban penipuan di ruang digital.