Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya telah mengantarkan Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” menghadapi tantangan zaman, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance dan siap menjamin transparansi, efisiensi serta efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Menjadi insitusi yang memiliki tugas utama memberi informasi dan layanan kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD, beberapa titik di kantor desa. Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya juga membangun sistem aplikasi guna mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui media informasi dan komunikasi ini diharapkan mampu menjembatani dan menampung informasi dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya menuju masyarakat informatif.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya
TikTok menjadi platform media sosial pertama yang menunjukkan aksi nyata kepatuhan terhadap PP TUNAS dengan menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah usia 16 tahun per 28 April 2026. Langkah ini dilaporkan secara terbuka kepada Kementerian Komdigi sebagai bentuk transparansi dan komitmen menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak di Indonesia.
Rangkaian Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai pada Mei 2026 sebagai upaya pendataan menyeluruh seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari skala besar hingga mikro kecil. Kegiatan yang berlangsung hingga Agustus 2026 ini bertujuan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif pelaku usaha sangat diharapkan guna mendukung kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Perkembangan teknologi mempermudah penyebaran informasi, namun juga membuka peluang hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memicu kegaduhan dan perpecahan. Meski telah ada aturan seperti UU ITE, peran masyarakat melalui literasi digital sangat penting. Dengan sikap kritis dan bertanggung jawab, ruang digital dapat tetap sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua.
PP TUNAS merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman di ruang digital, termasuk potensi radikalisasi melalui interaksi dengan orang tak dikenal di internet. Dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Komdigi, kebijakan ini memperkuat pembatasan interaksi berisiko, pengawasan platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Tujuannya agar anak dapat beraktivitas di dunia maya dengan lebih aman dan terlindungi.
Di tengah derasnya arus informasi digital, empati menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, masyarakat diimbau untuk bijak dalam membagikan informasi, termasuk tidak menyebarkan konten sensitif dan memastikan kebenarannya. Dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing, kita dapat menjaga ruang digital tetap sehat dan beretika.
SPBE adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik agar lebih cepat, efisien, dan transparan. Melalui berbagai layanan online, masyarakat dapat mengakses pelayanan kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor. Meski menghadapi tantangan seperti infrastruktur dan SDM, SPBE menjadi fondasi penting menuju pemerintahan modern yang responsif dan akuntabel.
Maraknya jasa joki pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi ancaman serius di era digital karena menawarkan solusi instan yang justru berujung penipuan. Modusnya biasanya meminta uang muka atau deposit dengan dalih membantu pelunasan utang, namun setelah itu pelaku menghilang dan data pribadi korban tetap berisiko disalahgunakan. Tidak ada jaminan keamanan data seperti KTP yang diserahkan, bahkan bisa digunakan untuk pinjaman baru tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain merugikan secara finansial
Kekerasan seksual di ruang digital adalah tindakan bernuansa seksual melalui internet tanpa persetujuan, seperti pelecehan, penyebaran konten intim, dan pemerasan. Berbeda dari kekerasan konvensional, bentuk ini lebih luas jangkauannya, bisa anonim, dan berdampak lebih lama. Data dari Komnas Perempuan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan kasusnya terus meningkat, meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Karena itu, penti
