Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya telah mengantarkan Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi sebuah Institusi yang semakin eksis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas dan Religius” menghadapi tantangan zaman, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance dan siap menjamin transparansi, efisiensi serta efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Menjadi insitusi yang memiliki tugas utama memberi informasi dan layanan kepada publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya berusaha untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur TIK. Dalam pelaksanaannya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya telah membangun infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh OPD, beberapa titik di kantor desa. Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya juga membangun sistem aplikasi guna mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Melalui media informasi dan komunikasi ini diharapkan mampu menjembatani dan menampung informasi dari masyarakat Kabupaten Kubu Raya menuju masyarakat informatif.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kubu Raya
Perkembangan teknologi mempermudah penyebaran informasi, namun juga membuka peluang hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian yang dapat memicu kegaduhan dan perpecahan. Meski telah ada aturan seperti UU ITE, peran masyarakat melalui literasi digital sangat penting. Dengan sikap kritis dan bertanggung jawab, ruang digital dapat tetap sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua.
PP TUNAS merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi anak dari ancaman di ruang digital, termasuk potensi radikalisasi melalui interaksi dengan orang tak dikenal di internet. Dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Komdigi, kebijakan ini memperkuat pembatasan interaksi berisiko, pengawasan platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Tujuannya agar anak dapat beraktivitas di dunia maya dengan lebih aman dan terlindungi.
Di tengah derasnya arus informasi digital, empati menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, masyarakat diimbau untuk bijak dalam membagikan informasi, termasuk tidak menyebarkan konten sensitif dan memastikan kebenarannya. Dengan menerapkan prinsip saring sebelum sharing, kita dapat menjaga ruang digital tetap sehat dan beretika.
Dunia digital membawa banyak manfaat bagi anak, namun juga menyimpan risiko yang perlu diantisipasi. Setiap usia memiliki tingkat kesiapan yang berbeda, mulai dari anak usia dini yang butuh pengawasan penuh hingga remaja yang perlu penguatan kontrol diri dan literasi digital. Oleh karena itu, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat penting dalam mendampingi anak agar dapat menggunakan teknologi secara aman, sehat, dan bertanggung jawab.
PP TUNAS (Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital) merupakan kebijakan yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di dunia digital, seperti paparan konten berbahaya dan kecanduan gadget. Kebijakan ini tidak hanya mengatur peran platform digital agar lebih bertanggung jawab, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta edukasi literasi digital. Dengan adanya kolab
Transformasi Digital dan E-Government merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah mendorong efisiensi birokrasi, transparansi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Digitalisasi layanan, integrasi sistem antar instansi, dan penguatan keamanan informasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan modern yang adapti
